Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Jenis Layanan
Motto Pelayanan
Sarana dan Prasarana Layanan
Survei Kepuasan Masyarakat
Pengaduan
Booklet/Leaflet Layanan

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
Memperpendek proses pelayanan;
Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dimana dalam menyusun Standar Pelayanan, penyelenggara harus mengikutsertakan masyarakat dan pihak yang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan diatur pada PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Dalam menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, Kepala BPS telah menetapkan Peraturan Kepala BPS No. 78 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik, yang bersifat pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi:

Pelayanan Perpustakaan;
Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Datang Langsung;
Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Online;
Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Datang Langsung;
Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Online;
Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui Media Datang Langsung;
Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui Media Online; dan
Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Maklumat Layanan

*Setiap permintaan data akan dilayani sesuai dengan Perka BPS No 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Selengkapnya (Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah).)

Front office layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung
Ruang tunggu
Ruang Laktasi
Kantin, fotocopy dan ATK
Toilet khusus pengguna layanan yang bersih, sehat dan memadai
Tempat parkir aman dan nyaman
Tempat ibadah
Front office layanan pengaduan tatap muka langsung
Jalur Evakuasi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dasar hukum	:	PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Pelaksanaan Kegiatan	:	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di BPS diintegrasikan dengan kegiatan “Survei Kebutuhan Data (SKD)”

No	Uraian	Link Unduh
1	Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Sumatera Barat 2020	Unduh
2	Infografis Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Sumatera Barat 2020	Unduh
3	Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Sumatera Barat 2019	Unduh
4	Infografis Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Sumatera Barat 2019	Unduh
5	Infografis Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Sumatera Barat 2018	Unduh
6	Hasil Survei Kebutuhan Data 2018	Unduh
7	Infografis Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Sumatera Barat 2017	Unduh
8	Hasil Survei Kebutuhan Data 2017	Unduh
9	Hasil Survei Kebutuhan Data 2016	Unduh
10	Hasil Survei Kebutuhan Data 2015	Unduh
11	Hasil Survei Kebutuhan Data 2014	Unduh
12	Hasil Survei Kebutuhan Data 2013	Unduh

13	Hasil Survei Kebutuhan Data 2012	Unduh
14	Hasil Survei Kebutuhan Data 2011	Unduh

15	Hasil Survei Kebutuhan Data 2010	Unduh
16	Hasil Survei Kebutuhan Data 2009	Unduh

Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan:

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Gedung 1 lantai 1
Website : https://s.bps.go.id/pengaduan1300
E-mail : sumbar@bps.go.id dan pst1300@bps.go.id

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

Layanan

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan